Transparansi Pengelolaan Anggaran

KEPALA DESA BABADAN
KABUPATEN MALANG
PERATURAN DESA BABADAN
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa) DESA BABADAN
TAHUN 2016

KEPALA DESA BABADAN,

Menimbang    :  
a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29  Peraturan Menteri Dalam Negeri   Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka sebagai penjabaran dari RPJM Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah  Desa untuk setiap tahunnya melalui mekanisme perencanaan pembangunan Desa.

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Babadan Tahun 2016.

Mengingat      :  

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094).
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158).
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).
  13. Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  14. Peraturan Desa Babadan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Babadan Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Tahun 01 Nomor 2015).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABADAN
dan
KEPALA DESA BABADAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan   :   PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA BABADAN TAHUN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

  1. Desa adalah Desa Babadan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.
  2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Babadan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.
  3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Babadan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.
  4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Babadan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang.
  5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
  7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  12. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
  13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
  14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
  15. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
  16. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
  17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.
  19. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
  20. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diingi
  21. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisi
  22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
  23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khu
  24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RKPDESA TAHUN 2016
Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2016 merupakan penjabaran RPJM Desa Babadan Tahun 2014-2019 yang memuat evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, kerjasama antar Desa dan pihak ketiga dan yang dikelola Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pelaksana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu satu tahun anggaran.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Babadan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Babadan Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 1 tahun sekali dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2016 yang apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan Desa yang memerlukan langkah-langkah  penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Babadan Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) Desa Babadan Tahun 2016.

Pasal 5

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Babadan Tahun 2016 disusun sebagai berikut:

  • BAB I        PENDAHULUAN
  • BAB II       EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
  • BAB III     KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
  • BAB IV      RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016
  • BAB V       PENUTUP

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-DESA
Pasal 5

  • Kepala Desa Membentuk Tim Penyusun RKPDesa yang di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
  • Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa diajukan oleh Kepala Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat.
  • RKP Desa diajukan melalui Musyawarah Desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagai pedoman pembangunan Desa satu t
  • Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa, dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan RKP
  • Setelah Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Muyawarah Desa ditanda tangani, Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP
  • Berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif Desa, penyelarasan program/ kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa, serta pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, maka tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP
  • Dalam rancangan RKP Desa, Tim penyusun RKP Desa melampirkan Rencana Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan, meliputi: ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota pelaksana dengan mengikutsertakan perem
  • Tim penyusun RKP Desa membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan Daftar Usulan RKP Desa, kemudian disampaikan kepada Kepala Desa.
  • Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa dan mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa jika terdapat kekeliruan dan ketidakcermatan data/ tuli
  • Jika dokumen rancangan RKP Desa telah disetujui Kepala Desa, maka Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, yang diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
  • Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagai ayat (9) dituangkan dalam berita
  • Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (9). Rancangan RKP Desa ini menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP
  • Setelah dilakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa, Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa, dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan dalam Lembaran

BAB IV
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA
Pasal 6

  • Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam mengambil keput
  • Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
  • Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah kepada peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran, yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh Musyawarah Desa sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dim
  • Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara t
  • Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila keputusan berdasarkan mufakat sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian peserta Musyawarah Desa yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan pendirian peserta Musyawarah Desa yang lai
  • Setiap keputusan Musyawarah Desa, baik berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keput

BAB V
PERUBAHAN RKPDESA
Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

  1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
  2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupat

Pasal 8

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun  Anggaran 2016.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babadan.

Diundangkan di Babadan
pada tanggal 31 Desember 2015
PJ. SEKRETARIS DESA BABADAN,




NUR HASIM
Ditetapkan di Babadan
Pada tanggal 31 Desember 2015
KEPALA DESA BABADAN,
 
 



SUNARYO

LEMBARAN DESA BABADAN TAHUN 2015 NOMOR 02

Scroll to top